Kisruh PB PGRI 2023, Pengurus Resmi vs Ilegal
Soliditas PGRI: Komitmen Tidak Terpecah
Dalam suasana yang dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus menunjukkan soliditasnya. Prof Dr Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, menegaskan komitmen kuat organisasi ini. Terbukti, 34 Pengurus PGRI Provinsi dan 514 Pengurus Kabupaten/Kota tetap bersatu padu, menandakan kekuatan dan keutuhan organisasi yang telah berdiri tegak sejak lama.
Menghadapi Provokasi: Sikap Tegas PB PGRI
Dalam menghadapi tantangan, khususnya dari segelintir oknum yang berupaya memprovokasi, PB PGRI tidak gentar. Sejak Oktober 2023, langkah tegas diambil dengan memberhentikan dan membekukan kepengurusan oknum tersebut. Kesatuan dan integritas organisasi menjadi prioritas utama, sebagaimana ditegaskan oleh Unifah dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Guru Indonesia, Jakarta.
Menjelang HUT ke-78 PGRI: Menanggapi Klaim Ilegal
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional, terjadi upaya penggangguan oleh oknum yang mengaku sebagai Pengurus Besar PGRI dari Kongres Luar Biasa ilegal. Klaim mereka tentang legalitas kepengurusan, yang didasarkan pada Surat Keputusan dari Kemenkumham, telah ditanggapi secara serius dan ditepis sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Respons Hukum oleh PB PGRI
PB PGRI, melalui tim kuasa hukumnya, telah mengambil langkah hukum sebagai respons. Ada penilaian bahwa tindakan oknum tersebut melanggar hukum, merusak martabat PGRI, dan mengganggu soliditas organisasi. Laporan ke Bareskrim Polri pun telah dibuat, sebagai salah satu dari banyak upaya hukum yang sedang dilakukan.
Harapan dan Dukungan
Harapan besar ditujukan kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, dukungan dan pernyataan sikap dari pengurus provinsi dan kabupaten/kota terus mengalir, memperkuat posisi dan langkah hukum yang diambil PB PGRI.
Apresiasi dan Terima Kasih
Ketum PB PGRI, Unifah, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung, termasuk jajaran Polri, Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Presiden Republik Indonesia. Mereka semua telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga aset PGRI dan mendukung pelaksanaan HUT ke-78 PGRI dan HGN 2023.
