KEBIJAKAN PEMERINTAH SOLUSI TENAGA HONORER DIHAPUS  (Update SSCASN 2023)  PPPK INFO TERBARU - 8 KEBIJAKAN PEMERINTAH SOLUSI TENAGA HONORER DIHAPUS 2023

Setidaknya ada 8 kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, selaku upaya penyelesaian permasalahan pegawai non-aparatur sipil negara atau honorer.

Mulai dari terbitnya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, tentang status kepegawaian di instansi Pemerintah sentra dan daerah.

Pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, yang ditandatangani oleh almarhum Tjahjo Kumolo,  pada 31 Mei 2022, memastikan bahwa mulai tahun depan atau tepatnya bulan November 2023, akan diberlakukan cuma dua status kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Hal ini yang menjadi poin fundamental terkait dengan status kepegawaian di instansi Pemerintah sentra dan daerah.

Kemudian 2 bulan berselang, terbit lagi surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, yang ditandatangani oleh Mahfud MD, tentang pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer, selaku palaksana kiprah pada tanggal 22 Juli 2022.

Rentetan kebijakan tersebut sebenarnya sudah disampaikan oleh Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Mahfud MD, pada rakor pembahasan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer, di lingkungan instansi Pemerintahan.

Dalam rakor yang didatangi oleh perwakilan dari sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau apkasi, dan Asosiasi pemkot seluruh Indonesia atau apeksi, Mahfud MD, menyodorkan arah kebijakan pemerintah dalam merampungkan dilema tenaga non aparatur sipil negara atau honorer.

Berikut 8 kebijakan Pemerintah dalam upaya penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer, di lingkungan instansi Pemerintahan.

1. Pemetaan Honorer atau Tenaga Non-aparatur sipil negara.

Sebagaimana yang dipahami terbitnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, tertanggal 22 Juli, maka ketika ini sedang berjalan pemetaan honorer atau tenaga non aparatur sipil negara yang ada di instansi Pemerintah sentra maupun daerah.

Hal ini untuk percepatan transformasi sumber daya manusia. Mahfud MD juga meminta para pejabat Pembina kepegawaian atau PPK, untuk secepatnya menjalankan pemetaan honorer mudah-mudahan sanggup menyaksikan jumlah data pegawai honorer yang riil.

Lihat juga :  (Update Sscasn 2023) Daftar Pemda Yang Mengajukan Gugusan Pppk Guru Pada Pppk 2023

2. Dialihkan Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Mulai tahun 2023, pegawai honorer akan dialihkan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing jabatan yang nantinya sanggup diisi.

Terkait dengan hal ini, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49, tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, sudah menampilkan ruang untuk pengalih status kepegawaian non-aparatur sipil negara atau honorer, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Tentunya dengan syarat atau ketentuan yang sudah dikelola menurut Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara atau ASN, beserta peraturan pelaksanaannya.

3. Skema Alih Daya atau Outsourcing.

Kebijakan bagi tenaga honorer yang lain merupakan adanya sketsa alih daya atau outsourcing yang berlaku bagi honorer yang ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN.

Menurut Mahfud MD, selain sketsa pegawai negeri sipil atau PNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer, juga sanggup dikelola lewat sketsa alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak menyanggupi syarat selaku aparatur sipil negara pegawai negeri sipil atau ASN PNS, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Pegawai yang sanggup masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya merupakan pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Skema ini dibentuk untuk menampilkan kepastian hukum, status kepegawaian serta kepastian terkait dengan penghasilan.

4. Larangan Merekrut Honorer Baru.

Larangan bagi pejabat Pembina kepegawaian atau PPK, pada sebuah instansi untuk merekrut honorer gres ini dibarengi dengan hukuman bagi yang melanggar.

Lihat juga :  (Update Sscasn 2023) Cek Syarat Dan Jadwal Pppk Kemnaker 2022

Hal ini dikenakan untuk honorer yang sudah ada, dijadwalkan untuk teratasi lewat mekanisme-mekanisme seleksi tertentu.

Salah satu hukuman bagi pejabat Pembina kepegawaian atau kepala tempat yang masih menjalankan perekrutan aparatur sipil negara atau ASN, artinya yang bersangkutan dipandang tidak menjalankan kewajiban.

Tertuang pada pasal 67, abjad B, Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yakni mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pejabat Pembina kepegawaian PPK, kepala tempat maupun wakil kepala tempat juga sanggup mendapat hukuman administratif sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12, Tahun 2017, tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda pasal 36.

Termasuk sanggup dijalankan seminar oleh kementerian dalam negeri atau Kemendagri. Namun, sebelum menjalankan seminar perlu dijalankan penjelasan terhadap Kepala Daerah yang bersangkutan.

5. Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru dengan Afirmasi.

Deputi bidang Sumber daya insan Aparatur kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kemenpan-RB, Alex Denni, menerangkan kompetensi pada tingkat pelayanan dasar misalnya, tenaga pendidikan dan kesehatan ini menjadi perhatian pemerintah.

Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non aparatur sipil negara atau honorer ketika ini. Termasuk adanya kebijakan bagi tenaga honorer guru yakni peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, nomor 20, Tahun 2022, tentang Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022. Melalui aturan tersebut, honorer tenaga pendidik  yang sudah menagabdi selama 3 Tahun diberikan afirmasi.

6. Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan atau P3K Nakes, dengan Afirmasi

Tidak cuma honorer tenaga pendidik, honorer tenaga kesehatan juga akan diberikan afirmasi. Meskipun hingga ketika ini masih belum ada aturan mengenai proses tenaga kesehatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Ini berhubungan dengan keadaan pandemi Covid-19, yang memajukan keperluan tenaga kesehatan di aneka macam daerah.

Lihat juga :  (Update Sscasn 2023) Pppk 2022 Rilis Juknis Pppk 2022 Bagi Pppk Guru, Pppk Kesehatan Dan Pppk Teknis

Alex Denni menyampaikan honorer yang sudah melakukan pekerjaan di sentra kesehatan masyarkat atau Puskesmas, tentu tentu mesti diberikan peluang pertama untuk mendapat gugusan di sentra kesehatan masyarkat atau Puskesmas tersebut. Ini sudah menjadi komitmen kami.

7. Afirmasi bagi Honorer Administrasi dan Teknis Lainnya.

Honorer tata kelola dan teknis yang lain juga akan diberikan afirmasi. Per Desember 2021, jumlah aparatur sipil negara atau ASN, meraih sekitar 4,1 juta. 

38% diantaranya sudah menduduki jabatan pelaksana tata kelola dan teknis lainnya, pekerjaan pelaksana sederhana, tetapi rentan digantikan oleh teknologi.

Hal ini menghasilkan kemeenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB juga mesti konsentrasi terhadap jabatan pelaksana non-aparatur sipil negara atau honorer, yang pastinya akan mendukung capaian utama organisasi, sehingga jabatan-jabatan tersebut mesti diberikan afirmasi.

8. Kebijakan Khusus untuk Honorer Kategori 2 atau THK 2.

Sekretaris jenderal kementerian dalam negeri atau Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, menerangkan ada 2 pilihan penyelesaian penyelesaian honorer Kategori 2 atau THK 2, yakni lewat filtrasi dan juga pencermatan ulang Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2018.

Untuk pilihan filtrasi, sekretaris jenderal kementerian dalam negeri atau Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengarahkan mudah-mudahan eks tenaga honorer Kategori 2 atau THK 2, yang masih menyanggupi syarat mudah-mudahan didorong untuk ikut seleksi kandidat aparatur sipil negara atau CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Sementara bagi honorer Kategori 2 atau THK 2, yang tidak lulus kandidat aparatur sipil negara atau CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, akan didorong untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K afirmasi.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K afirmasi merupakan kebijakan khusus atau diskresi bagi honorer Kategori 2 atau THK 2, mudah-mudahan sanggup diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dengan syarat khusus. Kebijakan ini kemungkinan akan berlaku selama 4 tahun, yakni hingga dengan tahun 2026.


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net