Ilustrasi tenaga kesehatan honorer akan diangkat jadi PPPK Terbaru!!! Tenaga Kesehatan Honorer Akan Diangkat Kaprikornus PPPK oleh Pemerintah

Ilustrasi tenaga kesehatan honorer akan diangkat jadi PPPK. /PRMN/AGUS KUSNADI /

Mulai tahun 2022, tenaga kesehatan honorer akan menjadi prioritas Pemerintah dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau PPPK.

Pemerintah akan mengutamakan tenaga kesehatan honorer untuk mengikuti seleksi menjadi kandidat Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.

Kebijakan ini juga berencana untuk pemenuhan dan penguatan tenaga kesehatan di layanan kesehatan primer Indonesia.

Berdasarkan metode info SDM Kementerian Kesehatan atau Kemenkes per 29 April 2022, mengobrol masih minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah, yaitu:

Masih ada 586 dari 10.373 atau 5,6 persen puskesmas seluruh Indonesia yang belum memiliki dokter.

Ada 5.498 dari 10.373 atau 53 persen puskesmas belum menyanggupi standar sumber daya insan atau SDM 9 jenis tenaga kesehatan.

Lihat juga :  Terbaru!!! Pergantian Prioritas Pelamar Dalam Seleksi Pppk 2022

Selanjutnya ada 286 dari 646 atau 41,49 persen Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Indonesia belum memiliki standar SDM 7 dokter seorang luar biasa menyerupai anak, Obgyn, Bedah, Penyakit Dalam, Anestesi, Radiologi dan Patologi Klinik.

Rencananya pembukaan gugusan gres PPPK tenaga kesehatan atau Nakes akan dijalankan sedikit demi sedikit hingga tahun 2023.

Seperti dilansir portalsulut.com lewat unggahan Instagram @kemenkes_ri tanggal 9 Mei 2022, Inilah syarat atau tolok ukur tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan diangkat menjadi PPPK yakni selaku berikut:

1. Termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional atau Jabfung kesehatan sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020.

2. Bekerja pada kepraktisan kesehatan milik tenaga kesehatan honorer atau non-ASN di seluruh Indonesia sanggup lebih damai melakukan pekerjaan alasannya yakni masa depannya lebih jelas. Ini ialah salah satu aktivitas Transformasi Kesehatan di bidang sumber daya insan di mana kami mesti menentukan kecukupan tenaga kesehatan,” kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.***

Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan status non-ASN.

3. Minimal D3 kesehatan dan sudah terdata dalam SISDMK per tanggal 1 April 2022.

Lihat juga :  Terbaru!!! Gugusan 1 Juta Lowongan Asn 2022: Terbanyak Pppk Guru

4. Memiliki STR Aktif untuk jenis Jabfung kesehatan sesuai ketentuan Kemenpan RB 980/ 2021 dan SIP (untuk yang melakukan pekerjaan di Fasyankes)

5. Diusulkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Sampai dikala ini sudah lebih dari 200.000 Nakes honorer yang sudah mendaftar selaku kandidat ASN dan PPPK.

“Dengan kebijakan ini para tenaga kesehatan honorer atau non-ASN di seluruh Indonesia sanggup lebih damai melakukan pekerjaan alasannya yakni masa depannya lebih jelas. Ini ialah salah satu aktivitas Transformasi Kesehatan di bidang sumber daya insan di mana kami mesti menentukan kecukupan tenaga kesehatan,” kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.***Portalsulut


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/