pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  Terbaru!!! Pemkab  Hanya Mampu Gaji PPPK hingga Desember 2022

Foto: Adi
Pemkab Enrekang Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku cuma bisa menggaji 563 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga selesai tahun ini alasannya menambah beban APBD. Ini karena honor PPPK yang mulanya akan ditanggung pemerintah sentra justru dibebankan ke daerah.

“Awalnya rencana sentra itu masing-masing kementerian yang gaji. Tapi ada hukum gres kalau dibebankan daerah. Ini yang menghasilkan sakit kepala daerah. Kita cuma anggarkan Rp 5 miliar hingga Desember tahun ini,” kata Kepala BKPSDM Enrekang Jumurdin terhadap detikSulsel (19/5/2022).

Jumurdin mengungkapkan, PPPK memiliki honor pokok Rp 3 juta per bulannya, beberapa proteksi juga diterima tergolong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebenarnya kata dia, pemerintah sentra menampilkan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemkab Enrekang tetapi itu dinilai belum cukup.

Lihat juga :  Terbaru!!! 500 Pegawai Honorer Fiktif Diprovinsi

“Nah di DAU telah tergolong honor PPPK. Tapi itu belum cukup alasannya DAU peruntukannya banyak,” ungkapnya.

Jumurdin juga menuturkan, jikalau tahun depan honor PPPK masih dibebankan daerah, Pemkab Enrekang kemungkinan tidak akan membuka seleksi PPPK di tahun 2023.

“Ya kalau kondisinya seumpama ini, saya tetapkan kita tidak buka seleksi PPPK lagi. Meskipun bergotong-royong kami butuh PPPK namun mau bagaimana lagi,” tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Enrekang Adhy Hasan mengutarakan, beberapa aktivitas di tahun 2022 akan tidak optimal akhir penggajian PPPK ini. Ditambah lagi DAU Pemkab Enrekang tidak ada penambahan.

“Di 2021 itu kita sanggup DAU Rp 512 miliar, sementara untuk tahun 2022, turun cuma mendapat Rp 496 miliar dan itu telah tergolong honor PPPK,” jelasnya.

Lihat juga :  Terbaru!!! Sejumlah Instansi Telah Tes Pengamatan Pppk 2022 Pribadi Lulus Dan Penempatan

“Mengenai alokasi honor PPPK ini memang menghasilkan tempat terbebani. DAU yang disalurkan itu tergolong untuk alokasi honor PPPK. Tidak ada lagi DAU tambahan, otomatis untuk honor PPPK menyedot budget APBD daerah,” tandasnya. (tau/nvl)detik


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net