Hak PPPK dan PNS Ternyata Sama Terbaru!!! Yang Membedakan Hak PPPK dan PNS

Hak PPPK dan PNS Ternyata Sama, Hanya Ini yang Membedakan / Ternyata hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama.

Ini setelah Presiden Joko Widodo sudah mempublikasikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perpres tersebut menertibkan besaran honor dan dukungan PPPK yang serupa dengan PNS di instansi pemerintahan sentra dan daerah.

Simak detail honor di selesai artikel.

Seperti diketahui, tahun 2022, pemerintah konsentrasi melaksanakan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur PPPK.

Pemerintah juga sedang memikirkan rekrutmen PPPK dari jalur umum.

Untuk jalur CPNS, pemerintah cuma akan membuka lewat jalur sekolah kedinasan.

Lantas apa laba jadi PPPK?

Berikut ini ada 5 perbedaan antara PNS dan PPPK, mulai dari tahapan seleksi, jabatan, honor sampai pensiun.

Nah, sebelum mendaftar, alangkah baiknya kita mengenali apa perbedaan antara PPPK dan PNS.

Dikutip dari instagram KemenPANRB, ada beberapa hal yang membedakan antara PNS dan PPPK, diantaranya soal jenjang karier, gaji, dukungan sampai waktu pensiun.

Berikut daftarnya:

1. Tahapan Seleksi

PNS

– Seleksi Administrasi
– Seleksi Kompetensi Dasar
– Seleksi Kompetensi Bidang

PPPK

– Seleksi Administrasi
– Seleksi Kompetensi berisikan Manajerial, Teknis dan Sosial Kultural

2. Penghentian Hubungan Kerja

PNS

– Pemberhentian dengan predikat tertentu
– PNS diberhentikan dengan hormat karena:
1. Meninggal dunia
2. Atas usul sendiri
3. Mencapai batas usia tertentu
4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan pensiun dini
5. Tidak piawai jasmani dan/atau rohani sehingga tidak sanggup melakukan kiprah dan kewajiban

PPPK

– Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu

– Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat karena:
1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
2. Meninggal dunia
3. Atas usul sendiri
4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perampingan PPPK
5. Tidak piawai jasmani dan/atau rohani sehingga tidak sanggup melakukan kiprah dan keharusan sesuai perjanjian kerja yang disepakati
6. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK alasannya rentang waktu perjanjian kerja rampung yakni tergolong dalam meraih batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.

Lihat juga :  Terbaru!!! Kontrak Pemerintah Permudah Guru Honorer Seleksi Pppk

3. Kedudukan PNS dan PPPK

PNS

– Dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan

PPPK

– Jenis jabatan yang sanggup diisi oleh PPPK dikontrol dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri PANRB nomor 76/2022

– Tidak sanggup mengisi JPT Pratama

4. Gaji dan Tunjangan

PNS

– Gaji
– Tunjangan Kinerja
– Tunjangan Kemahalan

a. Gaji pokok
b. Tunjangan keluarga
c. Tunjangan pangan
d. Tunjangan jabatan
e. Tunjangan kinerja (Bagi PNS Pemerintah Pusat)
f. Tambahan Penghasilan Pegawai (Bagi PNS di Pemerintah Derah)
g. Tunjangan resiko/bencana (Bagi jabatan tertentu)
i. Tungangan khusus (bagi PNS dengan kodisi tertentu)
j. Tunjangan profesi (bagi guru dan dosen)

5. Batas Usia Pensiun

PNS

– 58 tahun bagi pejabat administrasi
– 60 tahun bagi pekabat pimpinan tinggi
– Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional

PPPK

– 58 tahun bagi pejabat fungsional andal muda, pejabat fungsional andal pertama, dan pejabat fungsional klasifikasi keterampilan

– 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya

– 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional andal utama.

Berikut besaran honor PPPK

Adapun honor yang mau diperoleh PPPK menurut masa kerja kelompok (MKG) selaku berikut.

Lihat juga :  Terbaru!!! Honor Dan Pemberian Pppk 2022 Sama Dengan Pns Cuma Soal Ini Yang Membedakan

Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja optimal 26 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.686.200.

Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 1.960.200. Sedangkan masa kerja optimal 27 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.843.900.

Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.043.200. Sedangkan masa kerja optimal 27 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.964.200.

Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.129.500. Sedangkan masa kerja optimal 27 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.089.600.

Golongan V PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.325.600. Sedangkan masa kerja optimal 33 tahun mendapatkan honor Rp 3.879.700.

Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.539.700. Sedangkan masa kerja optimal 33 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 4.043.800.

Golongan VII PPPK dengan masa kerja 3 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.647.200. Sedangkan masa kerja optimal 33 tahun mendapatkan honor Rp 4.214.900.

Golongan VIII PPPK dengan masa kerja 3 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.759.100. Sedangkan masa kerja optimal 33 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 4.393.100.

Golongan IX PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 2.966.500. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 4.872.000.

Golongan X PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.091.900. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 5.078.000.

Golongan XI PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.222.700. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 5.292.800.

Golongan XII PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.359.000. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 5.516.800.

Lihat juga :  Terbaru!!! Fakta 1 Juta Lowongan Cpns 2022 Tenaga Honorer

Golongan XIII PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.501.100. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 5.750.100.

Golongan XIV PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.649.200. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 5.993.300.

Golongan XV PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.803.500. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 6.246.900.

Golongan XVI PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 3.964.500. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 6.511.100.

Golongan XVII PPPK dengan masa kerja nol tahun mendapatkan honor sebesar Rp 4.132.200. Sedangkan masa kerja optimal 32 tahun mendapatkan honor sebesar Rp 6.786.500.

Terbaru, pemerintah lewat Kementerian Dalam negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) terhadap Kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota.

Isinya mengenai busana seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat edaran bernomor 025/3293/SJ berisi 3 poin yakni:

1. Pegawai ASN yang berisikan PNS dan PPPK terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

2. Pakaian seragam batik KORPRI yakni busana seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna. kain/bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang ialah bab tak terpisahkan dalam surat edaran ini.

3. Penggunaan seragam batik KORPRI menpedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 mengenai busana dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.***

Editor: Harry Tri Atmojo/Porta;sulut


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/