Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah akan berjumpa  dengan MenPAN Terbaru!!! Sudah Bertemu KemenPAN RB, Bupati Serang Masih Belum Punya Solusi soal Gaji 1.682 PPPK

Lihat Foto
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah akan berjumpa dengan MenPAN-RB pada Jumat besok untuk membahas soal honor PPPK dan pembatalan pegawai honorer(KOMPAS/RASYID RIDHO)
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku belum mempunyai penyelesaian terkait penyelesaian honor sebanyak 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) deretan guru.

Padahal, Tatu bareng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sudah berjumpa dengan KemenPAN-RB pada Jumat (24/6/2022).

“Kami terus komunikasi dengan para PPPK (guru) yang lolos tes kemarim bagaiamana solusinya, jalan keluar mudah-mudahan baik untuk semuanya. Sampai kini belum ketemu (solusinya),” kata Tatu terhadap wartawan di Kantor Kecamatan Ciruas, Senin (27/6/2022).

Dikatakan Tatu, dalam APBD tahun 2022 cuma menganggarkan honor untuk PPPK yang direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Serang saja.

Lihat juga :  Terbaru!!! Cara Yang Disiapkan Pemprov Mudah-Mudahan Honorer Lolos Seleksi Pppk

Namun, lanjut Tatu, untuk PPPK deretan guru yang direkrut pada tahun 2021 oeh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak dianggarkan lewat APBD Kabupaten Serang.

“Tetapi yang direkrut oleh Kementrian Pendidikan eksklusif meminta data dari Dinas Pendidikan. Nah ini yang tidak terkomunikasikan dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, kami tidak menerima gunjingan bahwa akan ada PPPK dibuatkan slot gajinya,” ujar Tatu.

Bahkan, kata Tatu, dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Serang dari Pemerintah Pusat tidak terdapat budget untuk honor PPPK.

Tatu mengaku akan menjalin komunikasi dengan 1.682 PPPK deretan guru yang belum dibayarkan gajinya selama 6 bulan, dan belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatannya.

Lihat juga :  Terbaru!!! Pengadaan Pppk 2022 Didirikan Kemenpanrb Untuk Tenaga Honorer

“Kami berupaya di dinas pendidikan ini untuk berkomunikasi dengan yang lulus tes PPPK bagaimana SK diberikan namun kami belum bisa menampilkan gajinya, alasannya uangnya tidak ada sama sekali, belum teranggarkan,” kata Tatu. 

Menurut Tatu, apabila pemerintah sentra menyerahkan kewenangan penggajian seluruh PPPK deretan guru maupun kesejatan tidak akan bisa alasannya kekurangan APBD.

“Memang dari Pemerintah Daerah dan Pusat mesti ada win-win, mesti ada saling berbagi. Kalau tetap pemerintah sentra menyerahkan (kewenangan gaji) ke pemda kami tidak mampu,” ucapnya.

Terkait pemasaran aset untuk menerima duit Rp 98 miliar untuk menggaji 1.682 PPPK, Tatu mengaku tidak memliki aset untuk dijual.

“Pemerintah Kabupaten Serang dalam proses pemindahan aset-aset Kabupaten yang ada di Kota, dan ini difasilitasi oleh KPK,” tandasnya. kompas


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/