Ilustrasi tenaga kesehatan siap-siap diangkat jadi PPPK/kemenkes.go.id /

Selain guru, tahun 2022 ini pemerintah juga akan menjalankan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan.

Seluruh tenaga kesehatan yang statusnya di sekarang ini honorer tempat siap-siap diangkat menjadi PPPK.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tidak akan lagi menjalankan penerimaan CPNS kecuali lewat jalur sekolah kedinasan.

Selasa, 31 Mei 2022, sekitar 200 ribu tenaga kesehatan yang hendak diangkat jadi PPPK tahun ini.

Tenaga kesehatan yang hendak diangkat menjadi PPPK mesti memeuni syarat selaku berikut.

– Termasuk dalam 30 Jenis Jabfung Kesehatan sesuai Perpres 38/2020

– Bekerja pada akomodasi kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan status Non ASN

– Latar Belakang Pendidikan: minimal D3 Kesehatan

– Sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022

– Memiliki STR Aktif untuk Jenis Jabfung Kesehatan sesuai ketentuan dalam Kepmenpan RB 980/2021 dan SIP (untuk yang melakukan pekerjaan di Fasyankes)

Lihat juga :  Terbaru!!! Pensiun Pppk Jaminan Hari Bau Tanah Atau Jht

– Diusulkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki mengatakan, pengalihan status dari tenaga kesehatan honorer menjadi ASN PPPK yakni kebijakan pemerintah untuk menyanggupi jumlah tenaga kesehatan utamanya di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

Di di saat yang bersamaan, mulai tahun depan juga mulai berlakunya hukum pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer.

“Dengan kebijakan ini para tenaga kesehatan honorer atau Non ASN yang berada di seluruh Indonesia sanggup lebih hening melakukan pekerjaan alasannya yakni masa depannya telah sanggup lebih jelas,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Menkes mengatakan, langkah ini yakni salah satu kesibukan transformasi kesehatan di bidang sumberdaya manusia.

“Dimana kami mesti menentukan kecukupan tenaga kesehatan,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Budi Gunadi menjelaskan, kebijakan tersebut tak lepas dari perjanjian antara Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lihat juga :  Terbaru!!! Lulusan It Merapat! Bkn Buka Lowongan Kerja Programmer

Ia mengungkapkan, Nakes Non ASN yang hendak beralih status antara lain tenaga kontrak/honorer Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kontrak/honorer BLUD, kontrak dengan DAK Non Fisik (BOK), PTT dan sukarelawan yang melakukan pekerjaan pada akomodasi kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan menyanggupi keperluan pelayanan kesehatan di daerah.

Rincian jumlah tenaga kesehatan selaku berikut dokter 11.075, dokter gigi 1.209, perawat 102.521, bidan 72.176, tenaga kesmas 7.526, tenaga kefarmasian 4.393, ATLM 7.515, tenaga gizi 144, dan tenaga kesling 122. Sedangkan dokter seorang luar biasa penyakit dalam 931, seorang luar biasa obgin 742, seorang luar biasa anak 661, seorang luar biasa bedah 637, seorang luar biasa anaestesi 571, seorang luar biasa radiologi 370, seorang luar biasa patologi klinik 288, dokter gigi seorang luar biasa 199, dan seorang luar biasa yang lain 2.269.

Lihat juga :  Terbaru!!! Nadiem Guru Honorer Lolos Passing Grade 2021 Diprioritaskan Di Pppk 2022

Sistem Informasi SDM Kementerian Kesehatan per 29 April 2022 menyediakan citra masih minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah.

Baca Juga: Puan Bertemu Liga Muslim Dunia di Arab Saudi, Berharap Museum Nabi Muhammad di RI Segera Terbangun

Sebanyak 586 dari 10.373 (5,65%) Puskesmas tak punya dokter, sebanyak 5.498 dari 10.373 (53%) Puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sebanyak 268 dari 646 (41,49%) RSUD belum memiliki 7 jenis Dokter Spesialis (Anak, Obgin, Bedah, Penyakit Dalam, Anestesi, Radiologi, dan Patologi Klinik).

“Kita akan utamakan peralihan status 200 ribu lebih tenaga kesehatan ini dahulu sebelum menjalankan perekrutan yang gres alasannya yakni mereka telah terbukti dalam melakukan pekerjaan dan telah usang berbakti terhadap pemerintah tempat maupun pemerintah pusat.”

“Mereka akan diprioritaskan untuk diformalkan menjadi PPPK,” tandas Menkes Budi Gunadi Sadikin.***

Editor: Rensa Bambuena 

Sumber: Sehat Negeriku


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/