Kepala BKD DIY Amin Ourwani dijumpai di kepatihan Kota Yogyakarta Terbaru!!! Pemerintah Daerah DIY Harap Tenaga Honorer Diprioritaskan Makara PPPK Sedang Lakukan Pemetaan

Lihat Foto
Kepala BKD DIY Amin Ourwani dijumpai di kepatihan Kota Yogyakarta, jelaskan soal pemetaan naban, Jumat (8/7/2022)(KOMPAS/WISANG SETO PANGARIBOWO)
Pemerintah Daerah spesial Yogyakarta (DIY) menargetkan pemetaan tenaga honorer atau yang disebut tenaga bantu (naban) di lingkungan Pemprov DIY selesai pada bulan ini.

Pemetaan digunakan untuk mengenali berapa deretan yang nantinya diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Saat jumlah naban di lingkungan Pemerintah DIY sebanyak 3.442.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani mengatakan, untuk pemetaan naban guru maupun tenaga kesehatan telah dituntaskan sementara waktu lalu.

).

“Pemetaan telah kita lakukan, yang kemarin memang gres guru dan tenaga kesehatan,. Kemudian disamping itu sedang on going process,” katanya, Jumat (8/7/2022).

Lihat juga :  Terbaru!!! Jumlah Cpns Yang Mengundurkan Diri Berkurang, Bagaimana Dengan Pppk Guru Dan Nonguru?

Dia menargetkan pemetaan tuntas di final bulan ini.

“Target selesai Insya Allah bulan ini selesai,” imbuh dia.

Amin menyodorkan pemetaan dikehendaki untuk menyaksikan status para naban. Ia mencontohkan untuk posisi guru mesti memiliki spesifikasi tertentu. Salah satunya mesti masuk data pokok pendidikan (Dapodik).

“Jadi pemetaan dikehendaki alasannya yakni adanya status yang mesti dituntaskan atau syarat-syatrat yang mesti dipenuhi,” ujarnya.

Bagi naban di luar guru dan tenaga kesehatan di sekarang ini sedang dalam proses kerjasama oleh kementerian untuk nanti sanggup mengikuti seleksi PPPK.

Lebih lanjut Amin menerangkan bahwa pada di sekarang ini naban bertugas untuk mengisi pegawai negeri sipil (PNS) yang kosong. Dia menentukan tidak ada kelebihan pegawai di golongan Pemerintah DIY.

Lihat juga :  Terbaru!!! Wagub Dminta Sentra Pikirkan Keperluan Tempat Honorer Dibutuhkan

“Kalau kita betul-betul deretan PNS yang kosong kita isi dengan naban. Tidak kemudian naban itu melakukan pekerjaan kerjaannya PNS. Iya alasannya yakni PNSnya enggak ada,” ucap dia.

Ia berharap para naban yang di sekarang ini bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sanggup menjadi prioritas utama untuk diangkat selaku PPPK. Pasalnya untuk menjadi PPPK mesti tetap lewat seleksi.

“Kalau kita maunya jadi prioritas ya, alasannya yakni kita telah tahu kinerjanya, mutu kita telah tahu. Karena rekrutmen kita telah seumpama CPNS,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan, pegawai yang berstatus honorer tidak eksklusif diberhentikan pada 2023.

Lihat juga :  Terbaru!!! Prioritas Pppk 2022 Untuk Tenaga Kesehatan Honorer

“Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya saja pola rekrutmennya ke depan mesti sesuai keperluan memperoleh penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR,” kata Tjahjo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/6/2022).

Tjahjo pun meminta pejabat pembina Kepegawaian (PPK) memetakan pegawai non-ASN yang ada di instansinya masing-masing.kompas


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/