Ribuan tenaga kesepakatan yang ada di Bali tidak perlu kalut soal pembatalan honorer Terbaru!!! Pilihan Kalau Honorer tidak Lulus PPPK

Ribuan tenaga kesepakatan yang ada di Bali tidak perlu kalut soal pembatalan honorer. Bagi yang tak lulus PPPK disiapkan pilihan lain. Foto: Ilustrasi/ANTARA FOTO/ Nova Wahyudi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal merencanakan kebijakan strategis guna memuat tenaga kesepakatan atau honorer lokal yang tidak kebagian deretan dalam seleksi PPPK 2022.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini dibuka cuma untuk afirmasi.

“Yakni, tenaga kependidikan, kesehatan, dan beberapa deretan lainnya,” kata Ketut Lihadnyana di Denpasar pada Selasa (5/7).

Dia membeberkan jumlah tenaga kontrak, tergolong guru honorer di lingkungan Pemprov Bali dikala ini tercatat 9.000 orang.

Lihat juga :  Terbaru!!! Argumentasi Gugusan Cpns 2022 Hanya 8 Ribu Orang

Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan meniadakan tata cara tenaga honorer mulai November 2023.

Oleh sebab itu, kata Lihadnyana, tenaga kesepakatan atau honorer selain guru dan tenaga kesehatan mesti dicarikan kebijakan strategis.

“Pemerintah dihentikan merugikan rakyat. Nanti sanggup ada pengangguran, sehingga mesti dicarikan kebijakan strategis,” ujarnya.

Soal kebijakan strategis itu, sampai sekarang Pemprov Bali masih menanti kode lebih lanjut dari KemenPAN-RB.

Walakin, beliau memutuskan pilihan lain untuk memuat honorer tersebut tidak melanggar aturan.

“Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan isyarat teknis (juknis)-nya dikala ini belum ada, sebab gres rapat pertama dengan KemenPAN-RB,” tutur birokrat asal Kabupaten Buleleng itu.

Lihat juga :  Terbaru!!! Gugusan Lowongan Pppk Guru Kembali Dibuka Di 2022

Dia menerangkan nantinya kepala daerah di Bali kembali akan dipanggil oleh KemenPAN-RB untuk merespon dilema tenaga kesepakatan atau honorer ini.

“Yang jelas, terkait dilema SDM ini, kami mesti menyusun keperluan dulu dengan baik. Jika tidak, akan keliru dalam mendudukkan persoalan,” terangnya.

Lihatnyana mengeklaim terkait warta kualifikasi tenaga kesepakatan atau honorer di Pemprov Bali cukup mudah didapatkan.

“Tinggal diklik saja, telah kelihatan data-datanya dengan kualifikasinya. Tetapi, daerah lain kan belum pasti menyerupai itu,” ujar dia.

Dia menyebut untuk tenaga kesepakatan di luar tenaga pendidikan dan kesehatan masih sungguh dibutuhkan oleh Pemprov Bali, namun mereka justru tidak sanggup masuk dalam deretan PPPK.

Oleh sebab itu, pemda sedang merumuskan suatu kebijakan daerah untuk tenaga kesepakatan yang masih dibutuhkan tersebut. Contohnya, kata Lihadnyana, tenaga teknologi informasi.

Lihat juga :  Terbaru!!! 11 Catatan Penting Hasil Audiensi Guru Lulus Passing Grade Pppk Dengan Komisi X Dpr Ri

“Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kan, telah bagus. Selain itu, tenaga teknologi warta juga dibutuhkan di kurun digitalisasi birokrasi ini,” beber dia.

Terlebih lagi, katanya, jumlah ASN yang pensiun dengan deretan CPNS yang dibuka juga tidak berimbang atau jauh lebih kecil.

“Yang pensiun 700 orang, deretan cuma 100 orang. Apabila ini pribadi dihantam (honorer dihapus, red), akan mengusik pelayanan publik,” ucap Lihadnyana.

Dia juga mengimbau tenaga kesepakatan di lingkungan Pemprov Bali tetap hening jelang pembatalan honorer 2023.

“Tidak ada perumpamaan harap-harap cemas, pokoknya tenang,” ujar Lihadnyana. (ant/fat/jpnn)


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net