Ombudsman Republik Indonesia menerima sebanyak  Terbaru!!! Ombudsman Terima 375 Aduan Terkait Seleksi CASN 2021

Lihat Foto
Ilustrasi CPNS(KOMPAS/RADITYA HELABUMI)
– Ombudsman Republik Indonesia menerima sebanyak 375 laporan penduduk terkait proses seleksi kandidat aparatur sipil negara (CASN) tahun budget (TA) 2021 lewat posko pengaduan yang dibuka sejak Juli 2021-Maret 2022.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, tingginya laporan itu menampilkan belum memadainya respons panitia seleksi nasional (panselnas) dan panitia seleksi wilayah (panselda) dalam mengindikasikan pengaduan dari masyarakat.

“Problem penyelenggaraan seleksi CASN biasanya berhubungan dengan kurangnya mutu SDM (sumber daya manusia) panselda kabupaten atau kota dan minimnya pengawasan,” ujar Robert dalam program “Update Publik Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan” di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Lihat juga :  Terbaru!!! Klarifikasi Menteri Nadiem Ihwal Seleksi Pppk Tahap 3 Dan Pppk Tahun 2022

“Selain itu, juga kurangnya pemetaan atas potensi pengaduan karena keperluan gugusan jabatan CASN yang banyak jumlahnya pada instansi Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi),” ucapnya.

Robert menyampaikan, pansel tingkat kabupaten dan kota menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah pengaduan 155 laporan atau setara dengan 41 persen disusul Kemdikbudristek sebanyak 120 laporan atau 32 persen.

Ia mengatakan, setidaknya ada tiga praduga maladministrasi terbanyak yang diterima posko pengaduan Ombudsman menyerupai penyimpangan mekanisme sebanyak 255 laporan, tidak kompeten 39 laporan, dan tidak pantas 31 laporan.

Penyimpangan prosedur, lanjut Robert, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hukum dan implementasinya. Selain itu, petugas helpdesk juga tidak berperan secara optimal dalam menerangkan dan menjawab pertanyaan penerima seleksi terkait kelengkapan syarat pendaftaran.

Lihat juga :  Terbaru!!! Argumentasi Gugusan Cpns 2022 Hanya 8 Ribu Orang

Robert menyebutkan, ada lima substansi laporan yang diterima Ombudsman, menyerupai tidak menerima afirmasi dengan 82 laporan, linearitas ijazah 65 laporan, dokumen atau berkas tidak lengkap 61 laporan, ketidakjelasan informasi 39 laporan, dan kekosongan gugusan atau gugusan tidak terisi 22 laporan.

Hingga dikala ini, lanjut dia, progres solusi laporan pada posko pengaduan Ombudsman sebanyak 345 laporan atau 92 persen dinyatakan tamat atau ditutup, dan 31 laporan 8 persen masih dalam proses solusi laporan.

Lebih lanjut, Robert juga menyodorkan rekomendasi perbaikan. Di antaranya, adalah menegaskan gugusan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menimbang-nimbang prioritas keperluan setiap instansi.

Lihat juga :  Terbaru!!! 1.765 Pppk Guru Tahap 2 Harap Sabar, Pemprov Sulsel Seruan Gajinya Di Apbd 2023

Menpan RB juga diminta menentukan standarisasi kualifikasi pendidikan di setiap formasi, menentukan standarisasi perangkat dan akomodasi ujian, melakukan coaching clinic kepada verifikator dan petugas pengurus pengaduan dan menentukan standarisasi perangkat dan akomodasi ujian.

Selain itu, kata Robert, Ombudsman juga menyediakan rekomendasi biar menyusun regulasi kepada gugusan yang ditinggalkan penerima sehabis keluar penetapan nomor induk pegawai (NIP).

“Hal ini, berencana biar keperluan pemenuhan SDM CASN tetap tercukupi dan sesuai perencanaan. Kemudian masing-masing instansi menyusun dan menentukan standarisasi hukuman kepada penerima yang mengundurkan diri,” ucapnya.kompas


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net