Ribuan massa pegawai honorer kesehatan dan non kesehatan anggota FKHN Garut, mengerjakan audiensi ke gedung DPRD Garut mempertanyakan status kepegawaian mereka terhadap pemerintah.(/Jayadi Supriadin)

Habis elok sepah dibuang’ demikian perumpamaan yang sempurna disematkan bagi ribuan tenaga kesehatan honorer dan nonhonorer Garut, Jawa Barat, seiring rencana pemerintah menghapuskan statusnya tenaga honorer 2023 mendatang.

Setelah berjuang menjadi garda terdepan kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Masa depan mereka menjadi suram dengan kebijakan yang dinilai merugikan itu.

“Katanya kami garda terdepan, kok sekarang jadi terdepak,” ujar Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kesehatan dan Non Kesehatan (FKHN) Garut, Emul Mulyana, Jumat (24/6/2022).

Menurutnya, impian menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tinggal angan-angan seiring hadirnya kebijakan rencana peniadaan itu.

“Kami menyaksikan banyak tetangga sebelah menyerupai Guru direkrut menjadi PPPK, masa mereka sanggup menyerupai itu kok kami tidak bisa,” ujar ia kembali menyentil pemerintah.

Selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, kiprah mereka cukup berat, selain menjadi orang pertama yang menanggulangi pasien Covid-19, jam kerja mereka kian padat seiring minimnya tenaga kesehatan.

Lihat juga :  Terbaru!!! Isi Surat Pemerintah Ke Pemda Terkait Tawaran Gugusan Pppk 2022

“Banyak tetangga sebelah selama pandemi kerja di rumah, kami justru di rumah sakit, tanggal merah jadi tanggal hitam, kerja tidak tahu siang dan malam, ini malah mau dihapuskan,” ujar ia meradang.

Dengan segudang pengabdiannya, Emul berharap pemerintah mengkaji ulang rencana peniadaan tenaga honorer, khususnya honorer kesehatan Garut, dalam struktur penggajian yang dikeluarkan mereka.

“Kami bukan cemburu dengan yang lain, mohon diamati ulang,” kata dia.

Usulan dari Daerah

Dalam audiensi yang dilaksanakan FKHN kemarin, selain anggota komisi 4 DPRD Garut, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, Kepala BKD Garut Didit Fajar Purwadi, Kabid SDK Dinkes Yodi. (/Jayadi Supriadin)

Sebelumnya dalam audiensi bareng ribuan honorer yang lain di Senayan sementara waktu lalu, pemerintah sentra menampilkan aba-aba datangnya pengajuan pegawai PPPK dari pemerintah daerah.

“Dasarnya mesti dari kawasan dahulu gres mereka menganggarkan, jikalau tidak draf pengajuan Kemenkes akan ditiolak Komisi 9 dewan perwakilan rakyat RI,” ujar dia.

Lihat juga :  Terbaru!!! Fakta 1 Juta Lowongan Cpns 2022 Tenaga Honorer

Meskipun tidak segalanya diangkat tahun ini, Emul berharap rencana pengangkatan tenaga honorer kesehatan dan non kesehatan Garut sanggup dilaksanakan secara sedikit demi sedikit pemerintah.

“Kami lebih menekankan semua sudah ada kepastian, istilahnya sudah ada daftar tunggu buat kami,” kata dia.

Saat ini anggota tenaga honorer kesehatan dan non kesehatan Garut yang tergabung di FKHN berjumlah 2.568 orang. Rinciannya, sebanyak 2.068 orang dai puskesmas, sekitar 494 dari rumah sakit lazim kawasan Garut dan 6 orang dari labkesda daerah.

Dalam audiensi yang dilaksanakan kemarin, selain anggota komisi 4 DPRD Garut, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, Kepala BKD Garut Didit Fajar Purwadi, Kabid SDK Dinkes Yodi.

Tiga Tuntutan

Ribuan massa pegawai honorer kesehatan dan non kesehatan anggota FKHN Garut, mengerjakan audiensi ke gedung DPRD Garut mempertanyakan status kepegawaian mereka terhadap pemerintah.(/Jayadi Supriadin)

Dalam audiensi yang dilaksanakan di kantor DPRD Garut kemarin, ada tiga hal yang mereka perjuangkan. Pertama, tambahkan quota PPPK untuk honorer nakes dan non nakes sesuai dengan data SIS DMK menurut alokasi penggajian dari pemerintah pusat.

Lihat juga :  Terbaru!!! Nadiem Guru Honorer Lolos Passing Grade 2021 Diprioritaskan Di Pppk 2022

Kedua, tidak ada pembukaan deretan CPNS/PPPK jalur lazim sebelum terangkatnya semua honorer dan non honorer menjadi ASN atau PPPK.

Ketiga, epilog deretan pegawai swasta dan dari pegawai luar wilayah Garut. Keempat, Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan RSUD menjamin tenaga kesehatan untuk menyodorkan pendapatnya tanpa ada aksentuasi dan intimidasi.

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Garut, Karnoto mendukung rencana mereka. Menurutnya, upaya mereka mendapat statusnya dinilai sempurna seimbang dengan pengabdiannya selama ini.

“Mereka sepatutnya diangkat selaku ASN tanpa test atas dedikasi dan jerih payahnya,” ujar dia.

Untuk mendukung upaya itu, Ia berharap Pemerintah merevisi PP 49 tahun 2018 yang dinilai merugikan pegawai honorer tersebut. “Tidak implementasi dan membuat gejolak di kelompok honorer,” kata dia.

Selama audiensi berlangsung, politikus PKS ini menganggap cara menyodorkan aspirasi mereka dilaksanakan dengan damai, tertib, tanpa mengusik pelayanan. “Semoga impian mereka sanggup terwujud,” kata dia.Liputan6


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/