Dalam aksinya, ribuan pegawai ini mengenakan seragam PNS warna cokelat dan sebagian yang lain mengenakan seragam PGRI, Jakarta, (15/10/14). Faizal Fanani)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memastikan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau Pegawai non-PNS.

Saat ini, pemerintah sentra dan tempat mesti konsentrasi mengendalikan taktik menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya insan tanpa menetralisir segi kemanusiaan dan meritokrasinya.

“Tidak perlu kita mencari siapa yang salah. Tapi kita mesti tuntaskan urusan ini bersama,” tegas Mahfud MD yang menjabat selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tenaga Non-PNS di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Lihat juga :  Terbaru!!! Pemkab Cuma Bisa Honor Pppk Sampai Desember 2022

Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah menyediakan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beraneka ragam menjadi PNS maupun PPPK.

Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah dikontrol menurut UU Nomor 5/2014 wacana ASN beserta peraturan pelaksanaannya.

Instansi pemerintah sentra dan tempat diminta untuk mengerjakan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang sanggup diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pegawai non-ASN juga sanggup dikontrol lewat denah alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak menyanggupi syarat selaku PNS.

Pegawai yang sanggup masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya merupakan pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibentuk untuk menyediakan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan.

Lihat juga :  Terbaru!!! Guru Honorer Gagal Pg, K2 & Negeri Minimal 3 Tahun Semua Diangkat Pppk Tanpa Tes

“Menyusun langkah strategis solusi pegawai non-ASN yang tidak menyanggupi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan sebelum deadline tanggal 28 November 2023,” ungkap Mahfud.

Sanksi

Minta Kaprikornus PNS, Ribuan Tenaga Honorer Kepung Istana Negara

Ribuan pegawai honorer menggelar agresi longmarch dari patung kuda menuju Istana Negara, Jakarta, (15/10/14). (/Faizal Fanani)

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-PNS, akan diberikan hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu sanggup menjadi bab dari objek temuan investigasi bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Salah satu hukuman bagi PPK atau kepala tempat yang masih mengerjakan perekrutan non-ASN, bermakna yang bersangkutan dipandang tidak mengerjakan keharusan sebagaimana Pasal 67 abjad b UU Nomor 23/2014 wacana Pemerintahan Daerah yakni menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat juga :  Terbaru!!! Jurusan Yang Jadi Langganan Dikala Tes Cpns Untuk Kandidat Mahasiswa

Di segi lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2017 wacana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 dikontrol lebih rinci terkait hukuman administratif yang sanggup dikenakan terhadap kepala tempat dan wakil kepala tempat apabila mengerjakan pelanggaran administratif.

“Berdasarkan ruang lingkup training lazim tersebut, kepala tempat yang mengerjakan penolakan terhadap abolisi pegawai honorer sanggup dijalankan training oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina lazim dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah,” tuturnya.

“Namun sebelum dijalankan training perlu dijalankan penjelasan terhadap kepala tempat yang bersangkutan,” pungkas Mahfud.(Liputan6


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net