Wacana pembatalan status pegawai honorer di lingkungan pemerintahan menenteng obrolan h Terbaru!!! Lembaran Baru Harapan Tenaga Honorer

Tenaga honorer di Brebes, Jawa Tengah berdemonstrasi (Foto: Imam Suripto/detikcom)
Wacana pembatalan status pegawai honorer di lingkungan pemerintahan menenteng obrolan hangat di tengah penduduk utamanya pegawai yang berstatus tenaga honorer. Wacana ini timbul setelah dikeluarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam surat itu terdapat 6 pokok penting yang disampaikan Menteri PANRB Tjahjo Kumulo. Berkaitan dengan poin tersebut, saya menjajal menyelisik implikasi aturan berhubungan terhadap poin ke-6 yang menyebutkan: Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mudah-mudahan para pejabat pembina kepegawaian:

a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang menyanggupi syarat sanggup diikutsertakan/diberikan peluang mengikuti seleksi kandidat PNS maupun PPPK

b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak menjalankan perekrutan pegawai non-ASN

c. Dalam hal instansi pemerintah memerlukan tenaga lain menyerupai pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan penjagaan sanggup dijalankan lewat tenaga luar biasa daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya (outsourcing) bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan

d. Menyusun langkah strategis solusi pegawai non-ASN yang tidak menyanggupi syarat dan tidak lulus seleksi kandidat PNS maupun kandidat PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum deadline tanggal 28 November 2023.

e. Bagi pejabat training kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup menjadi cuilan dari objek temuan investigasi bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Saya menjajal mengkaji seberapa berdampak efek yang dicicipi oleh tenaga honorer di dalam lingkup pemerintahan. Pemerintah mulai menjajal memperhatikan nasib para tenaga honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun tetapi belum ada hilal kejelasan terhadap nasib pekerjaannya.
Keberadaan tenaga honorer ini tidak terang jikalau berpijak terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 6 yang disebut selaku cuilan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan PNS dan PPPK.
Ketidakpastian eksistensi honorer dalam UU ASN otomatis juga akan berakibat terhadap hak dan keharusan yang hendak dicicipi oleh tenaga honorer tersebut. Sedangkan jikalau berkaca terhadap Pasal 21, PNS berhak menemukan hak: a. gaji, b. tunjangan, dan fasilitas, c. cuti, d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, e. derma dan f. pengembangan kompetensi.
Selanjutnya cuilan kedua berkenaan terhadap hak PPPK pada Pasal 22, PPPK berhak memperoleh: a. honor dan tunjangan, b. cuti, c. derma dan d. pengembangan kompetensi. Lantas pada poin ini, bagaimana penjaminan hak tenaga honorer di Indonesia? Apakah sudah selayaknya pemerintah menghapuskan status tenaga honorer dalam status birokrasi pemerintahan di Indonesia?
Jika nantinya dihapuskan, bagaimana penjaminan tenaga honorer mudah-mudahan tidak terjadi gelombang pengangguran, lantaran efek psikologis dari pengangguran tersebut sanggup memicu imbas yang kurang baik bagi penganggur itu sendiri maupun bagi keluarganya. Terlebih lagi jikalau angka pengangguran yang sungguh tinggi bisa memicu terganggunya stabilitas keamanan.
Sedangkan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diterangkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Salah satu langkah-langkah pemerintah untuk menekan angka pengangguran merupakan dengan membuka peluang kerja lewat pengadaan pegawai negeri sipil.

Huru-Hara Polemik Honorer

Regulasi kelembagaan perangkat tempat dalam rangka mendekatkan pelayanan terhadap penduduk menenteng konsekuensi terhadap adanya pengembangan kelembagaan organisasi perangkat tempat dan banyaknya jabatan fungsional lazim serta tidak sanggup diisi oleh PNS menurut kualifikasi pendidikan yang cocok dengan jabatan yang dibutuhkan.
Dalam menjalankan penyusunan rencana perekrutan SDM dari tenaga honorer dijalankan lewat tiga langkah. Pertama, penentuan jabatan kosong, hal ini terkait dengan adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia dan akhir adanya ekspansi/perluasan organisasi.
Kedua, penentuan syarat jabatan, termasuk keahlian, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dikehendaki untuk menjalankan pekerjaan. Ketiga, penentuan metode dan syarat perekrutan CPNS dari Tenaga Honorer menurut pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana sudah diubah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ihwal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ihwal Pokok-Pokok Kepegawaian, pejabat yang berwenang sanggup mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang dipahami di sekarang ini dengan nama Tenaga Honorer. Pegawai Tidak Tetap (PTT) non APBN dan APBD merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen menyerupai halnya kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah maupun kepala instansi pemerintah yang lain yang sumber gajinya berasal dari kesanggupan budget masing-masing organisasi yang mengangkatnya. Seperti halnya guru, maupun tenaga kebersihan dan keselamatan kantor.
Ketetapan tersebut merupakan persiapan atas kekurangan dari ketersediaan pegawai beserta bentuk kesungguhan pemerintah dalam melayani masyarakat. Tetapi dalam menjalankan kebijakan pengangkatan tenaga honorer tersebut pemerintah tempat tidak mengacu terhadap perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak berfikir faktor kuantitas dan mutu dari tenaga honorer yang hendak diangkat sesuai takaran yang dibutuhkan.
Maka pembatalan status tenaga honorer yang hendak mulai pada 2023 dinilai sudah tepat, menyerupai mengenai jumlah PNS akan terus dikurangi, dengan catatan penting bahwa pembatalan tenaga honorer ini mesti terang penjaminannya. Seperti dipromosikan untuk mengikuti seleksi CPNS/PPPK, serta melindungi hak nya selaku tenaga kerja (outsourcing) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjaminan Tenaga Outsourcing


Perubahan status tenaga alih daya (outsourcing) bukan selaku tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 menyerupai yang sudah diuraikan di atas. Outsourcing diartikan selaku penyerahan sebagian pekerjaan terhadap perusahaan lain lewat dua mekanisme, yakni perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja.
Melalui denah outsourcing mesti berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ihwal Ketenagakerjaan, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ihwal Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahunn 2021 ihwal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mesti mencermati setiap ketentuan peraturan yang berlaku mudah-mudahan tidak membuat pertentangan ke depannya.
Transformasi Birokrasi PNS

Melalui kebijakan pembatalan status honorer dalam birokrasi pemerintahan, artinya pemerintah mulai menjalankan transformasi dalam birokrasi PNS dalam melayani penduduk dengan lebih baik. Kejelasan honorer akan berakibat terhadap kepastian aturan mudah-mudahan tidak ada lagi penduduk menuntut hak selaku pegawai pemerintah berstatus tenaga honorer yang secara aktual tidak disebutkan dalam UU ASN keberadaannya.
Presiden Joko Widodo di sekarang ini punya tiga kesibukan besar transformasi birokrasi yang digaungkan. Pertama, transformasi organisasi; pada mulanya terdiri eselon I dan II, sedangkan eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Kedua, metode kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif; perlu ada pergeseran transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif merespon perubahan. Ketiga, administrasi sumber daya insan menuju human capital handal dalam merespon kemajuan birokrasi pemerintahan.
Fajri Kurniawan mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara; Paralegal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
(mmu/mmu)detik
Lihat juga :  Terbaru!!! 1 Juta Deretan Lowongan Cpns & Pppk 2022

Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net