Minta Makara PNS, Ribuan Tenaga Honorer Kepung Istana Negara

Ribuan pegawai honorer menggelar agresi longmarch dari patung kuda menuju Istana Negara, Jakarta, (15/10/14). (L/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan meniadakan tenaga honorer pada 28 November 2023. Hal tersebut menyusul surat yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.

Dalam surat tersebut, Menteri Tjahjo menyatakan kalau pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

“Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang sudah melakukan pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah,” suara surat tersebut, dikutip Kamis (2/6/2022).

Berikut isi lengkap surat terkait penghapusa tenaga honorer tersebut:

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B/ 165 /M.SM.02.03/202231 Mei 2022

Lampiran: –

Hal: Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

YTH. BAPAK/IBU PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA INSTANSI PUSAT DANINSTANSI DAERAHDITEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bareng ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal selaku berikut:

1. Komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan Tenaga Honorer yang sudah melakukan pekerjaan di lingkungan Instansi Pemerintah sudah dilaksanakan menurut PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana sudah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 perihal Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta terakhir di ubdalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 perihal Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Lihat juga :  Terbaru!!! Wilayah Lain Jual Aset Untuk Honor Pppk Pemkab Serang

2. Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama penataan SDM Aparatur dan untuk merealisasikan aparatur sipil negara selaku bab dari reformasi birokrasi tersebut sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perihal ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara selaku profesi yang memiliki keharusan mengurus dan menyebarkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan administrasi aparatur sipil negara.

3. Oleh alasannya itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 perihal ASN dalam rangka penataan SDM Aparatur sudah mengendalikan ASN, yang menyebutkan:

a. Pasal 6 berbunyi Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS dan b. PPPK.

b. Pasal 8 berbunyi Pegawai ASN berkedudukan selaku elemen aparatur negara.

Banner Infografis Selamat Tinggal Tenaga Honorer Instansi Pemerintah. (/Herman Zakharia)

4. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan:

a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berikutnya disingkat PPPK yakni warga negara Indonesia yang menyanggupi syarat tertentu, yang diangkat menurut perjanjian kerja untuk rentang waktu tertentu dalam rangka mengerjakan kiprah pemerintahan.

b. Pasal 2 ayat (1) berbunyi Jabatan ASN yang sanggup diisi oleh PPPK, termasuk a. JF danJPT.

c. Adapun JPT yang sanggup diisi dari PPPK sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 yakni JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.

d. Sedangkan untuk JF yang diisi oleh PPPK sebagaimana dikontrol dalam PeraturanPresiden Nomor 38 Tahun 2020 perihal Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 76 Tahun 2022 perihal Perubahan AtasKeputusan Menteri PANRB Nomor 1197 Tahun 2021 perihal Jabatan Fungsional Yang sanggup Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Lihat juga :  Terbaru!!! Honor Dan Pemberian Pppk 2022 Sama Dengan Pns Cuma Soal Ini Yang Membedakan

e. Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dihentikan mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, ayat (2) berbunyi Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang mengerjakan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK, dan ayat (3) berbunyiPPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non- PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

f. Pasal 99 ayat (1) berbunyi Pada dikala Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah tergolong pegawai yang bertugas pada forum non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan teladan pengelolaan keuangan tubuh layanan umum/badan layanan lazim daerah, Lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi tinggi negeri gres menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 perihal Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi NegeriBaru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap mengerjakan kiprah paling usang 5 (lima) tahun

g. Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) berbunyi Pegawai Non-PNS dalam rentang waktu paling usang 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diangkat menjadiPPPK apabila menyanggupi standar sebagaimana dikontrol dalam Peraturan Pemerintahini.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 Nopember 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023 yang mengharuskan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah berisikan 2 (dua) jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK. 

Lihat juga :  Terbaru!!! Bupati Aku Percaya Pppk Guru Di Wonogiri Bisa Jawab Permintaan Zaman

Penataan ASN

20150921-Aksi Guru Honorer-Jakarta

Seorang guru honorer menandakan kartu penerima cobaan CPNS dikala mengerjakan unjuk rasa di Jl.Asia Afrika, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015). Ribuan guru honorer menuntut pergantian status guru honorer K2 menjadi PNS. (/Yoppy Renato)

6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, biar para Pejabat Pembina Kepegawaian:

a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang menyanggupi syarat sanggup diikutsertakan/diberikan potensi mengikuti seleksiCalon PNS maupun PPPK.

b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak mengerjakan perekrutan pegawai non-ASN.

c. Dalam hal Instansi Pemerintah memerlukan tenaga lain menyerupai Pengemudi, TenagaKebersihan dan Satuan Pengamanan sanggup dilaksanakan lewat Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (Outsourcing) tersebut bukan ialah Tenaga Honorer pada lInstansi yang bersangkutan.

d. Menyusun langkah strategis solusi pegawai non-ASN yang tidak menyanggupi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum deadline tanggal 28 Nopember 2023.

e. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup menjadi bab dari objek temuan investigasi bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.

Demikian beberapa hal yang sanggup kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.Liputan6


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/