Ratusan guru di Probolinggo terima SK pengangkatan PPPK. Kementerian PANRB mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB mengenai rekrutmen PPPK guru 2022.(Istimewa)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan hukum modern mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK jabatan fungsional guru. 

Aturan rekrutmen PPPK guru modern ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 mengenai Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, demikian dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian PANRB, Senin (27/6/2022). 

Terdapat dua standar pelamar dalam peraturan gres rekrutmen PPPK Guru ini, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Kategori pelamar prioritas dibagi menjadi tiga golongan, yakni Prioritas I, prioritas II dan prioritas III. 

Pelamar klasifikasi Prioritas I (pertama), sanggup mengikuti PPPK 2022 tanpa mengikuti tes, mereka di antaranya yakni guru Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), bukan tergolong Aparatur Sipil Negara (non-ASN), lulusan PPG, dan guru swasta yang menyanggupi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tapi belum mendapat formasi. 

Lihat juga :  Terbaru!!! Bkd Ungkap Guru Pppk Dikontrak 5 Tahun, Sk Diserahkan Usai Idul Fitri

Kemudian untuk pelamar prioritas II (kedua) yakni THK-II, sementara prioritas III meliputi guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapondik dengan masa kerja minimal tiga tahun.

Adapun standar pelamar lazim yang berisikan lulusan PPG terdaftar di basis data (database) kelulusan PPG Kemendikbudristek, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.

Seleksi Prioritas dan Seleksi Umum

Menkopolhukam Mahfud MD

Menteri PANRB ad Interim Mahfud Md. (/ Kemenkopolhukam)

Pada pengadaan PPPK Guru 2022 ini, juga terdapat seleksi prioritas yang ialah hukum gres terkait Seleksi Kompetensi. 

Seleksi Kompetensi dibagi menjadi dua kategori, yakni Seleksi Prioritas dan Seleksi Umum. 

Seleksi prioritas dibagi menjadi dua golongan, yakni Pelamar Prioritas I, Pelamar Prioritas II, dan Pelamar Prioritas III.

Pelamar prioritas I sanggup menggunakan hasil Selesi Tahun 2021, sedangkan Pelamar Prioritas II dan III dengan menganggap kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan investigasi latar belakang (background check). 

Kemudian Seleksi dalam katergori Seleksi Umum, dibagi menjadi 3 kelompok di antaranya Seleksi Kompetensi Pelamar Umum ditangani dengan CAT-UNBK, sanggup menegaskan keperluan PPPK JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum tercukupi oleh pelamar prioritas. 

Lihat juga :  Terbaru!!! Nestapa Ribuan Tenaga Honorer Kesehatan Habis Bagus Sepah Dibuang

Selain itu, Seleksi dalam katergori Seleksi Umum didedikasikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus kalau nilai yang diperoleh menyanggupi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

Nilai ambang batas tersebut di antaranya : 

– Kompetensi teknis

– Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

– Wawancara

Pemberian Prioritas bagi yang Memenuhi Nilai Ambang Batas di Tahun 2021

Hasil Tes PPPK

PPPK ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian persetujuan yang telah ditetapkan.

Kementerian PANRB mengatakan, adanya prioritas dalam PPPK tahun ini juga diterangkan oleh Deputi SDM Aparatur Alex Denni.

“Arahnya kita tidak hanya ingin menyanggupi kuantitas yang memang shortage (kekurangan) dikala ini, tapi yang menyanggupi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas” kata Alex Denni, dalam unggahan Twitter Kementerian PANRB pada 21 Juni 2022.

Dikutip dari laman menpan.go.id, Senin (27/6/2022) Menteri PANRB ad Interim Mahfud Md menyampaikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat juga :  Terbaru!!! Gunjingan Untuk Penerima Sebelum Daftar Tahap 3 Pppk Guru Yang Tak Lolos Tahap 1 Dan 2

Pengangkatan itu sanggup menjadi bab dari objek temuan investigasi bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Salah satu hukuman bagi PPK atau kepala tempat yang masih mengerjakan perekrutan non-ASN, memiliki arti yang bersangkutan dipandang tidak mengerjakan keharusan sebagaimana Pasal 67 abjad b UU No. 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah yakni menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di segi lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 12/2017 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 dikontrol lebih rinci terkait hukuman administratif yang sanggup dikenakan terhadap kepala tempat dan wakil kepala tempat apabila mengerjakan pelanggaran administratif. 

“Berdasarkan ruang lingkup seminar lazim tersebut, kepala tempat yang mengerjakan penolakan terhadap peniadaan pegawai honorer sanggup ditangani seminar oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina lazim dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah,” ujar Mahfud.Liputan6


Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/