Ketua Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Doli Kurnia menyodorkan paparannya dikala Rapat Dengar Pendapat d Terbaru!!! dewan perwakilan rakyat dan pemerintah sepakati afirmasi untuk ASN di Papua

Ketua Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Doli Kurnia menyodorkan paparannya dikala Rapat Dengar Pendapat dengan DPD dan Pemerintah terkait Panja Pembahasan 3 RUU wacana pembentukan Provinsi di Provinsi Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta (ANTARA) – Komisi II dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyetujui adanya bentuk afirmasi untuk penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di tempat otonomi gres (DOB) Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Kebijakan itu nantinya dimasukkan pada salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) wacana pembentukan provinsi yang dikala ini sedang berproses di DPR.
“Hasil kunjungan kerja dewan perwakilan rakyat di Papua yang mengemuka yaitu bahwa pemekaran provinsi tetap sanggup menggaransi eksistensi orang orisinil papua (OAP),” kata Ketua Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dalam rapat kerja itu, salah satu RUU yang dijadikan rujukan pembahasan terkait penerimaan ASN yaitu RUU Provinsi Papua Selatan.
Raker itu menyetujui satu pasal tersendiri yang memasukkan ayat pertama dimana ketentuan perihal penataan aparatur di Provinsi Papua Selatan dikontrol dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan kendala pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus selaku bentuk afirmasi.
Selanjutnya pada ayat dua, untuk pertama kalinya pengisian ASN di Provinsi Papua Selatan dijalankan dengan penerimaan: CPNS OAP yang berusia paling tinggi 48 tahun.
Pegawai honorer OAP yang terdaftar klasifikasi II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi CPNS yang berusia paling tinggi 50 tahun. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Raker Komisi II dewan perwakilan rakyat itu digelar bareng Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan jadwal pengisian gugusan ASN berhubungan dengan RUU pemekaran tiga provinsi di Papua.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej menyampaikan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dengan turunan UU Pemekaran provinsi selaku sesuatu lex seorang andal sistematis.
“Ketika kita nantinya mencantumkan dalam UU ini untuk pertama kalinya 50 tahun, dengan demikian ketentuan yang lain tidak berlaku,” jelasnya.

Pewarta: Fauzi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Lihat juga :  Terbaru!!! Pemda Menyingkir Dari Pembayaran Thr Pppk 2021

Info Update CPNS 2022/2023 cek di https://www.sscnbkn.win/
Pendaftaran.net