Perbankan dalam kehidupan kita dikala ini, menyerupai Pakaian yang kita gunakan sehari hari, sudah sungguh jarang kita jumpai penduduk yang belum pernah bermasalah atau berafiliasi dengan Industri Perbankan. Kali ini, saya ingin menyebarkan sedikit perihal Aspek Hukum yang terkati dengan Industri Perbankan di Negara kita dikala ini.
Dana Cair
SEJARAH INDONESIA
Dalam sejarah Republik Indonesia, kita mengenali bahwa VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yaitu Perusahaan Dagang pertama yang bangkit di Indonesia dan pada perjalanannya, VOC kemudian mendirikan Bank pertama di Nusantara pada tahun 1746 yang berjulukan Bank van Courant, kemudian pada tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening.
PERKEMBANGAN INDUSTRI
Jadi sanggup kita pahami bahwa Bisnis Perbankan sudah ada sejak masa penjajahan, dan meningkat terus selama puluhan tahun berikutnya, dengan didirikannya Bank Indonesia pada tahun 1828 (saat itu namanya masih De Javasche Bank), sanggup dibilang selaku permulaan mula perkembangan industri Perbankan di Indonesia. Perkembangan Industri Perbankan dimengerti meningkat pesat yaitu terjadi pada tahun 1988, di saat Pemerintah lewat Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dimengerti selaku “Pakto 88” atau “Pakto 27.” Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan memudahkan perizinan dalam pendirian bank baru.
DASAR HUKUM BISNIS
Dasar Hukum pertama pinjaman kredit atau pelaksanaan Bisnis Perbankan (Bank atau Bukan Bank) sehabis masa penjajahan Belanda yaitu PP No. 1 Tahun 1955, yang mengontrol perihal pengawasan terhadap urusan kredit, tetapi undang undang ini tidak berlaku pada; (tertulis di pasal 13)
- Bank, Lumbung dan Badan perkreditan Desa
- Badan perkreditan Koperasi
- Pegadaian
- Bank-bank Pasar
- Badan-badan perkreditan lain yang diputuskan oleh Menteri Keuangan
Dana Cair